Persoalan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Politik Nasional dan Daerah. ( 1960-an)


Dampak Persoalan
Hubungan Pusat- Daerah  terhadap
Kehidupan Politik Nasional dan Daerah Sampai Awal Tahun 1960-an |
Semenjak
diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960 Indonesia
mengalami berbagai situasi sebagai dampak dan keadaan politik nasional.
Beberapa hal yang menjadi persoalan di antaranya adalah hubungan pusat-daerah, persaingan ideologi, dan pergolakan sosial
politik
.

1.
Hubungan Pusat-Daerah
Setelah
memperoleh pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 bangsa Indonesia
telah berhasil melaksanakan agenda besar yakni Pemilihan Umum I tahun 1955. Pemilu
1 yang merupakan
pengalaman awal tersebut telah terlaksana dengan lancar
dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja hasil dan Pemilu I tersebut
belum dapat merubah nasib bangsa Indonesia ke arah yang lebih sejahtera karena
parta- partai politik hanya memikirkan kepentingan partainya.
Terbentuknya Kabinet Au
Sasfroamijoyo II
pada tanggal 24 Maret tahun 1956 berdasarkan
perimbangan partai- partai dalam Parlemen tidak berumur panjang karena mendapat
oposisi dan daerah- daerah di luar Jawa dengan alasan bahwa pemerintah
mengabaikan pembangunan daerah. Oposisi dan daerah terhadap pemerintah pusat ini
didukung oleh para panglima daerah kemudian dilanjutkan dengan gerakan- gerakan
yang berusaha memisahkan diri
(separatis)
dan pemerintah pusat sehingga hubungan antara pusat dengan
daerah kurang harmonis.
Pada
akhir tahun 1956 beberapa panglima militer
di berbagai daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat, yakni sebagai berikut.

(1) Pada tanggal 20
November 1956 di Padarig, Sumatera Barat berdiri Dewan Banteng yang dipimpin
oleh Letnan Kolonel Achmad Husein.

(2) Di Medan, Sumatera
Utara berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon.

(3) Di Sumatera Selatan
berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonel Barlian.

(4) Di Manado, Sulawesi
Utara berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Terbentuknya
beberapa dewan di atas merupakan oposisi dan daerah yang guna melakukan protes
terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pangkal permasalahan dan pertentangan
antara Pemerintah Pusat dan beberapa Daerah ini adalah masalah otonomi serta perimbangan keuangan
antara Pusat dan Daerah. Hal ini menjadikan hubungan antara Pemerintah Pusat
dengan Daerah kurang harmonis. Dalam menghadapi gerakan yang dilakukan beberapa
dewan di atas, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan
masalah antara Pemerintah Pusat dengan
daerah-daerah dengan cara musyawarah
. Akan tetapi, usaha- usaha musyawarah
yang dilakukan pemermntah tidak dapat menyelesaikan permasalahan bahkan muncul pemberontakan terbuka pada bulan Februari
1958, yang dikenal sebagai Pemberontakan PRRI
-Permesta. Jadi hubungan
pemerintah pusat dan daerah yang kurang harmonis mengakibatkan munculnya
pemberontakan di daerah-daerah sehingga mengganggu stabilitas politik.
2.
Persaingan Golongan Agama dan Nasionalis
Persaingan
antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis/sosialis/non Islam mulai terasa
sejak tahun 1950. Partai- partai politik terpecah- pecah dalam berbagai ideologi yang sukar dipertemukan dan
hanya mementingkan golongannya sendiri.
Pada
saat itu kabinet yang berkuasa silih berganti. Dalam waktu singkat saja dan tahun
1950-1955 terdapat 4 buah kabinet yang memerintah, sehingga rata-rata tiap tahun
berganti kabinet. Kabinet- kabinet tersebut secara berturut-turut sebagai berikut.
a.
Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)
Kabinet
ini dipimpin oleh Perdana Menteri
Mohammad Natsir dan Masyumi.
Pada tanggal 20 Maret 1951 Kabinet Natsir bubar
sehingga mandatnya diserahkan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret
1951. Adapun penyebab bubarnya kabinet
ini antara lain
kegagalan perundingan soal Irian Barat dengan Belanda.
Selain itu juga pembentukan DPRD dianggap menguntungkan Masyumi sehingga menimbulkan
mosi tidak percaya dan Parlemen.

b.
Kabinet Sukiman (tanggal 26 April 1951- Februari 1952)
Kabinet
ini mulai resmi dipimpin oleh Dr.
Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI).
Dalam melaksanakan
politik luar negerinya, Kabinet Sukiman dituduh terlalu condong kepada Amerika
Serikat, yakni dengan ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan
persenjataan dan Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA). Terhadap
masalah ini Másyumi dan PNI mengajukan mosi tidak percaya dan jatuhlah Kabinet
Sukiman. Selanjutnya Kabinet Sukiman rnenyerahkan mandatnya kepada Presiden
Sukarno pada bulan Februari 1952.

c.
Kabinet Wilopo (April 1952-2 Juni 1953) Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo
dan PNI.

            Kabinet
Wilopo berusaha melaksanakan programnya sebaik-baiknya. Akan tetapi banyak masalah
yang dihadapi antara lain timbulnya gerakan
separatisme, yakni gerakan
yang ingin memisahkan din dan pemerintah pusat.
Misalnya di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pemenintah
pusat dengan alasan karena kekecewaan akibat ketidakseimbangan alokasi keuangan
hak otonomi daerah.

          Kekacauan politik
diperparah dengan adanya Peristiwa
Tanjung Morawa di Sumatera Timur
pada tanggal 16 Maret 1953. Dalam
peristiwa ini polisi mengusir para penggarap tanah milik perkebunan. Penduduk
yang dthasut oleh kaum komunis menolak pergi dan melawan aparat negara. Akhirnya
terjadilah bentrokan antara penduduk dengan polisi. Peristiwa mi memunculkan
mosi tidak percaya yang kemudian kabinet
Wilopo
jatuh pada tanggal 2 Juni 1953.

d.
Kabinet All Sastroamidjoyo 1 (31 Juli 1953 — 24 Juli 1955)

      Kabinet
ini terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Mr. Au Sastroamidjoyo dan unsur PNI sebagai Perdana Menteri. Walaupun banyak menghadapi
kesulitan, kabinet Au I mi berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.
Pada tanggal 24 Juli 1955 Kabinet Ali I
jatuh
disebabkan adanya persoalan dalam TNI-AD, yakni soal pimpinan TNI AD
menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa menghiraukan
norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNT-AD.

         Dengan
sistem kabinet panlementer,
kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri ini bersama para
menteri (kabinet) bertanggungjawab kepada parlemen. Jadi apabila parlemen tidak
menyetujui kebijakan pemerintah maka dapat menjatuhkannya. Pada waktu itu
Parlemen terlalu sering menjatuhkan kabinet maka pemerintah tidak dapat
menjalankan programnya.

         Persaingan ideologi
juga tampak dalam tubuh konstituante.
Konstituante hasil Pemilu I mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Pada
saat itu negara dalam keadaan kacau disebabkan oleh pergolakan di daerah. Anggota- anggota Konstituante juga
seperti anggota- anggota DPR, yakni terdiri dan wakil- wakil dan puluhan
partai. Mereka terbagi atas dua kelompok utama yakni kelompok Islam dan
kelompok nasionalis/sosialis/non Islam. Antara dua kelompok tersebut teryata tidak
pernah tercapai kata sepakat mengenai isi Undang-Undang Dasar. Sidang Konstituante
yang selalu diwarnai dengan perdebatan ini akhirnya mendorong presiden
mengemukakan gagasan untuk kembali ke
Undang-Undang Dasar 1945
melalui Dekrit
Presiden 5 Juli 1959.

Dengan
demikian persaingan antara kelompok
agama dan nasionalis yang berlangsung sampai awal tahun 1960-an
mengakibatkan
keadaan politik nasional tidak stabil. Hal tersebut sangat mengganggu jalannya
pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

3.
Pergolakan Sosial Politik
Pemilihan Umum I 1955 belum
dapat membawa perubahan menuju kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, misalnya
belum ada tanda-tanda perbaikan ekonomi terutama di daerah-daerah. Hal mi
menimbulkan protes baik secara langsung
maupun tidak langsung
oleh daerah terhadap pemerintah pusat. Protes tidak langsung pertama kali terjadi
pada tahun
1956 yang dijadikan sebagai sasarannya adalah orang Cina
terutama dianggap hahya mencari untung di bumi Indonesia. Sebagai penggerak
dalam protes ini adalah Asaat (Mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir dan
Pejabat Presiden RI ketika Soekarno menjabat Presiden RIS) yang didukung oleh
pengusaha-pengusaha pribumi. Dalam menghadapi protes ini akhirnya pemerintah
menegaskan tekadnya untuk membantu usaha-usaha pribumi.
Protes
yang lain juga dilakukan oleh daerah-daerah di luar Jawa dengan alasan pusat
tidak memperhatikan daerah. Khususnya di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara
pemerintah dianggap membiarkan penyelundupan-penyelundupan yang dilindungi
penguasa-penguasa daerah. Beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi merasa tidak
puas dengan alokasi biaya pembangungan yang diterimanya dan pusat.
Selain
itu kelemahan pemerintah pusat dalam
menjalankan kebijakan politik di daerah-daerah terbukti tampilnya perebutan
kekuasaan di daerah oleh pihak militer. Menurut pandangan mereka pemerintah
pusat tidak cakap dalam memerhatikan kepentingan daerah, tidak adil dalam
pembagian pendapatan ekspor dan terlalu birokratis dalam menyelesaikan sesuatu
urusan, bahkan untuk urusan yang mendesak. Kelemahan-kelemahan pusat ini nantinya
akan berakibat munculnya pemberontakan di daerah-daerah.
Pergolakan
di daerah ini diawali dengan adanya gerakan pengambilalihan kekuasaan oleh
Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan
Kolonel Achmad Husein
di daerah Sumatera Tengah dan Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 20 Desember 1956. Gerakan
mi selanjutnya diikuti oleh terbentuknya Dewan Gajah, dan Dewan Manguni.
Gerakan pengambilalihan kekuasaan ini selanjutnya pecah menjadi pemberontakan
terbuka pada bulan Februari 1958 yang dikenal dengan pemberontakan “PRRI-Permesta.”
Adapun
secara singkat terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang merupakan pergolakan
sosial politik pasca pengakuan kedaulatan tersebut sebagai berikut.
a.
Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
         Salah
satu isi dan persetujuan KMB Pada tanggal 2 November 1949 adalah bahwa pembentukan
Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan
TNI sebagai intinya. Temyata pembentukan APRIS ini menimbulkan
ketegangan-ketegangan dan dipertajam dengan pertentangan politik antara golongan “federalis” yang ingin tetap mempertahankan
bentuk negara bagian dengan golongan “unitaris”
yang menghendaki negara kesatuan.

        Pada
tanggal 23 Januari 1950 di Bandung Kapten
Raymond Westerling
memimpin gerombolan Angkatan
Perang Ratu Adil (APRA).
Gerombolan ini memberikan ultimatum kepada pemerintah
RIS dan Negara Pasundan agar mereka diakui sebagai “Tentara Pasundan” dan menolak usaha-usaha untuk membubarkan negara boneka
tersebut. Gerombolan APRA yang menyerang kota Bandung gersebut berjumlah kurang
lebih 800 orang dan terdiri dan bekas KNIL. Dalam perampokan.

Upaya pemerintah RIS untuk
menumpas gerombolan APRA tersebut dengan mengirimkan bantuan kesatuan-kesatuan
polisi dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akhirnyá pada tanggal 24 Januari 1950
pasukan TNI berhasil menghancurkan gerombolan APRA sedangkan Westerling
melarikan diri ke luan negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan
Laut Belanda.

b.
Pemberontakan Andi Azis
Pada
tanggal 5 April 1950 di Makassar timbul pemberontakan yang dilakukan oleh
kesatuan-kesatuan bekas KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Azis. Adapun berbagai tuntutan Andi Azis terhadap
pemerintah RIS sebagai berikut
……

1) Andi Azis menuntut
agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan
di daerah NIT.

2) Andi Azis menentang
dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dan TNI yang sedang dikirim dan Jawa
Tengah di bawah pimpinan Mayor Worang.

3) Andi Azis menyatakan
bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan supaya tetap berdiri
Untuk
menumpas pemberontakan Andi Azis pemerintah RIS melakukan berbagai upaya, di
antaranya adalah:

1) Setelah ultimatum
kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
tidak dipenuhi maka pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut.

2) Pemerintah
mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan terdiri dan berbagai kesatuan dan
ketiga,angkatan dan kepolisian.
  Selanjutnya APRIS
segera bergerak dan menguasai kota Makassar dan sekitarnya. Pada bulan April
1950 Andi Azis menyerahkan diri akan tetapi pertempuran-pertempuran antara pasukan
APRIS dan pasukan KNIL masih berlangsung pada bulan Mei dan Agustus 1950.

c.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan
ini terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang dilakukan oleh orang-orang
Indonesia bekas anggota KNIL (Koninklijk
Nederlands Indisch Leger)
yang pro Belanda. Pemberontakan RMS (Republik
Maluku Selatan) dipimpin oleh Dr.
Soumokil,
bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.
Untuk
menumpas pemberontakan RMS, pemerintah semula mencoba  mengirimkan suatu misi yang dipimpin oleh Dr. Leimena. Akan tetapi upaya ini tidak
berhasil. Oleh karena itu pemerintah segera mengirimkan pasukan ekspedisi
di bawah pimpinan Kolonel AE. Kawilarang. Pada tanggal 25
September 1950 seluruh Ambon dan sekitarnya dapat dikuasai oleh pasukan
pemerintah. Dalam pertempuran melawan pemberontak RMS ini gugurlah seorang
pahiawan ketika memperebutkan benteng Nieuw
Victoria, yakni Letnan Kolonel Slamet Riyadi.
Tokoh-tokoh
lain dan APRIS (TNI) yang gugur adalah
  1.  Letnan Kolonel S. Sudiarso
  2. Mayor Abdullah.
             Setelah kota Ambon
jatuh ke tangan pemerintah maka sisa- sisa pasukan RMS melarikan diri ke
hutan-hutan dan untuk beberapa tahun lamanya melakukan pengacauan.

d.
Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indones ia (PRRI) dan
Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semsta (Permesta)
Pertentangan antara
Pemerintah Pusat dan beberapa Daerah yang menjadi pangkal permasalahan adalah
masalah otonomi dan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Pertentangan
mi semakin meruncing dan terbentuklah Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni,
dan pengambilalihan kekuasaan pemerintah setempat akhimya pecah menjadi perang
terbuka pada bulan Februari 1958, yang dikenal sebagai pemberontakan PRRI-Permesta.
Pada tanggal 10
Februari 1958 Letnan Kolonel Ahmad
Husein
mengultimatum kepada pemerintah pusat agar dalam waktu 5 x 24 jam
seluruh anggota Kabinet Juanda mengundurkan din. Pemerintah mengambil sikap
tegas dalam menghadapi ultimatum tersebut. Perwira-perwira yang. duduk di
dewan-dewan itu dipecat. Mereka itu
adalah
  1. Letnan Kolonel Ahmad
    Husein (Ketua Dewan Banteng dan Padang,Sumatera Barat)
  2.  Kolonel Zulkifli Lubis,
  3. Kolonel Simbolon,
  4. Kolonel Dahian Djambek.
Pada tanggal 15
Februari 1958 pemberontakan mencapai puncaknya ketika Achmad Husein memproklamirkan
berdirinya “Pemerintah Revolusioner
Republik Indonesia” (PRRI)
berikut pembentukan kabinetnya dan Syafruddin
Prawira negara sebagai Perdana
Menteri. Berdirinya PRRI ini
selanjutnya mendapat sambutan di Indonesia bagian Timur yang merupakan gerakan separatis.
Pada tanggal 1 Maret
1957 Letnan kolonel H.N. Ventje Sumual,
panglima TT VII Timur
mengikrarkan Gerakan
Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).
Gerakan ini menuntut dilaksanakannya Repelita dan pembagian pendapatan
daerah secara adil, yakni daerah surplus mendapat 70 % dan hasil ekspor. Tokoh-tokoh lain yang mendukung Permesta ini
antara lain
  1. Mayor Gerungan,
  2. Mayor Runturambi,
  3. Letnan Kolonel Saleh
    Lahade.
 Gerakan Permesta ini dapat menguasai daerah Sumatera
Utara dan Sumatera Tengah. Gerakan ini juga mendapat bantuan dan seorang
penerbang sewaan berkebangsaan Amerika bernama Allan Lawrence Pope. Untuk menumpas PRRI di Sumatera dan Permesta
di Indonesia bagian timur ini pemerintah mengambil sikap tegas yakni dengan
kekuatan senjata. Berbagai operasi yang
dilaksanakan antara lain:

1) Operasi Tegas di
bawah pimpinan Kolonel Kaharuddin Nasution untuk menguasai daerah Riau,

2) Operasi 17 Agustus
di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani untuk mengamankan daerah Sumatera Barat,

3) Operasi Sapta Marga
di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Djatikusumo untuk mengamankan daerah
Sumatera Utara, dan

4) Operasi Sadar di
bawah pimpinan Letnan Kolonel Dr. Jbnu Sutowo untük mengamankan daerah Sumatera
Selatan.
Dengan
berbagai operasi di atas akhirnya para pimpinan PRRI menyerah. Pada tanggal 29
Mei 1961 secara resmi Achmad Husein melaporkan diri beserta anak buahnya.
Sedangkan untuk menumpas pemberontakan Permesta di Indonesia bagian Timur
dilancarkan operasi gabungan, yakni Operasi Merdeka di bawah pimpinan Kolonel
Rukminto Hendraningrat. Pada tanggal 18 Mei 1958 pesawat Allan Lawrence Pope ditembak jatuh di kota Ambon dan pada
bulan Agustus 1958 gerakan Permesta dapat ditumpas. Adapun sisa-sisa gerakan ini
masih ada sampai tahun 1961 namun atas seruan pemerintah untuk kembali ke NKRI
mereka berangsur-angsur memenuhi himbauan pemerintah Indonesia. Berbagai
pergolakan di daerah tersebut di atas sebagai dampak dan hubungan pemerintah
pusat dan daerah yang kurang harmonis. Dengan demikian kehidupan politik
nasional dan daerah sampai awal tahun l960-an tidak stabil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *