Pengertian dan Sejarah Politik Etis


Pengetian dan Sejarah Politik Etis | Sejarah Politik Etis| Pengertian Politik Etis adalah Politik balas budi, Politik etis terjadi pada zaman penjajahan belanda, Politik etis muncul karena para rakyat indonesia dipekerjakan terus menerus tampa adanya imbalan-imbalan atau bayaran dan meraut keuntungan ditanah indonesia dengan mengeksploatasi kekayaan alam indonesia dengan memperkerjakan rakyat indonesia sehingga lama kelamaan para simpatisan mendukung rakyat indonesia untuk disejahterakan juga, sebagai pekerja dan ditambah dengan dukungan dari orang-orang belanda sehingga menamabah para simpatisan yang peduli pada saat itu lalu lahirlah wacana dari belanda yang mengemukakan tentang Politik etis, dalam perkembangan politik etis sangat jelas terlihat bahwa politik etis yang diberikan belanda sangat pincang artinya berat sebelah atau sama saja, hanya menguntungkan belanda, tetapi para pekerja indonesia sudah puas diberi upah sedikit merasa sangat banyak, tetapi muncullah atau lahirlah golongan indonesia yang merubah segalanya, Untuk mengetahui lebih jelas tentang Sejarah Politik Etis, mari kita lihat pembahasannya seperti dibawah ini..

 

Pengertian Politik Etis dan Sejarah Politik etis

SEJARAH POLITIK ETIS 
Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh
pemerintah kolonial dengan kekerasan untuk mengejar keuntungan yang berlimpah,
ternyata tidak diterima baik oleh semua orang Belanda. Penderitaan rakyat yang tiada
taranya karena pengorbanan tenaga, waktu, milik, bahkan martabatnya, untuk
kepentingan penjajah asing, telah menggugah hati nurani sekelompok orang Belanda
Mereka melancarkan kritik terhadap exploatasi rakyat Indonesia yang
berlebih-lebihàn itu.
Exploatasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia
yang dilakukan dengan sistim ekonomi
liberal
, ternyata tidak mengubah nasib rakyat. Perusahaan-perusahaan
raksasa asing yang diperkenankan masuk dari Inggris, Amerika, Belgia. Cina,
Jepang dan perusahaan-perusahaan Belanda sendiri sama-sama mengejar keuntungan
yang tanpa batas tanpa memperhtikan kesejahteraan penduduk yang memberi
keuntungan Ratusan juta gulden mengalir
ke kantong kapitalis. Politik exploatasi
itu juga menim bulkan kritik dari beberapa partai di Negeri Belanda, tetapi
karena mereka sendiri terlibat dalam sistem itu maka kritik itu maknanya
menjadi kabur.
Expansi yang
dilakukan Belanda ke daerah-daerah yang belum dikuasainva menjelang akhir abad
ke-19, tidak terlepas darii perkermbangan kapitalisme itu. 
Dengan
pesatnya perkembangan kapitalisme pada awal abad 20, seperti produksi gula yang
naiknya berlipat dua antara tahun 1904 dan 1914, hasil produksi dan pembukaan
daerah luar Jawa (perkebunan dan tambang) dari 74 menjadi 305 juta gulden, maka
pertahanan daerah jajahan makin diperkuat. 
Pemerintah kolonial dengan birokrasinya
menjaga kepentingan-kepentingan modal sebaik-baiknya. Akibatnya ialah bawah
tekanan terhadap rakyat semakin kuat, dan pembelaan haknya terhadap keganasan
kapitalisme modern semakin lemah dan kemerosotan kesejahteraan hidup semakin
pesat 
Rakyat semakin
kehilangan hak-miliknya yang utama,
yaitu
tanah, bahkan industri rakyat pun mulai terdesak ke belakang. Karena
penderitan ini, lama kelamaan  timbullah
golongan buruh yang berkerja pada perkebunan pabrik dan tambang. Untuk
menunjang pesanya kemajuan kapitalise itu menciptakan sarana-sarana bantu
seperti pembuatan jalan raya, jalan kereta api, Bandar dan sarana-sarana
telekomunikasi
MUNCULNYA POLITIK
ETIS 
Tumbuhn kesadaran perikemanusiaan dalam
hubungan kolonial, yang melahirkan keinginan untuk memperatikan nasib rakyat
pribumi menjadi program semua partai politik di Negeri Belanda. Pandangan
itulah kemudian dikenalsebagai haluan
etis,
yang kemudian melahirkan politik
etis
adalah sebagai tanda alas budi atau berhutang budi terhadap bangsa Indonesia
yang dikemukakan oleh belanda yang bernama Mr.
C. Th Van Deventer
sekitar tahun 1899, dan pada tahun 1900 pemerintah
belanda menjalankan Politik etis
tersebut 
 Politik ini kemudian didukung oleh Politik Asosiasi yang memandang
perlunya kerjasama yang erat antara golongan Eropa dan rakyat pribumi untuk
kemajuan tanah jajahan. Sudah tentu kemajuan yang dimaksud itu adalah dalam rangka sistem kolonial. Akhirnya sikap paternal (membapaki) dalam politik
Kolonial mulai tampak dalam pidato takhta Ratu Belanda pada tahun 1901, di mana
dinyatakan bahwa 

“Negeri belanda mempunyai kewajiban untuk
mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk
Hindia”.
Politik etis
mulai dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden .Begitulah
selama periode antara tahun 1900-1914 pemerintah kolonial mulai memperhatikan
aspirasi rakyat indonsia yang menginginkan emansipasi dan kemerdekaan.
Dicarilah bentuk pemerintahan kolonia yang merupakan suatu sistem dimana Barat
dan Timur dapat hidup berdampingan dan member kemungkinan untuk mempersatukan
kedua unsure dalam suatu kesatuan politik. Juga terlihat selama periode tahun
1900-1925 banyak kemajuan serta perubahan. Bangunan-bangunan besar didirikan,
kesemunya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan atau
harus dipenuhi pemerintah belanda dalam membalas budi bangsa Indonesia seperti
a. Desentralisasi
b. Perubahan-Perubahan
pemerintahan
c. Perbaikan Kesehatan
rakyat,emigrasi ( transmigrasi )
d. Perbaikan pertanian dan
peternakan
e. Pembangunan irigasi dan lalu
lintas. 
PERKEMBANGAN POLITIK
ETIS 
Pada tahun
1903 diumumkan Undang-Undang
Desentralisasi
yang menciptakan dewan-dewan lokal, yang mempunyai wewenang
membuat peraturan-peraturan tentang pajak dan urusan-urusan bangunan umum ( Sekarang di kelolah Oleh PUTL). Pada
tahun 1905 didirikan dewan kota di Jakarta, Jatinegara dan Bogor, dan sudah
tentu mayoritas anggotanya orang Belanda. Dalam rangka desentralisasi ini,
secara berangsur-angsur dibentuk provinsi dankabupaten sebagai daerah otonom. 
Sejalan dengan
kebijaksanaan tersebut diadakanlah dinas pertanian, perikanan, kerajinan,
kesehatan dan peternakan. 
Pada bidang pendidikan dilakukan
perluasan pengajaran pada tahun 1907. Dan sehubungan dengan perluasan aktivitas
pemerintah kolonial, didirikanlah departemen-departemen baru. Departemen
Pertanian (1904), Departemen Perusahaan-perusahaan Negara, yang pada tahun 1911
digabungkan menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan. Untuk
meningkatkan kesehatan rakyat, dilakukan pemberantasan penyakit menular,
seperti pes, kolera, malaria dan sebagainya. Untuk mengurangi penduduk pada
daerah-daerah yang padat di Jawa, karena makin meluasnya daerah perkebunan dan
bertambahnya penduduk, dilakukan transmigrasi.
Mula-mula dan daerah Jawa Tengah ke ujung Jawa Timur untuk bekerja pada
perkebunan tebu. Transmigran ke daerah luar Jawa dikirimkan sebagai tenaga
kerja ke daerah-daerah perkebunan Sumatra Utara, khususnya di Deli, sedangkan
tranmigran ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap. Sejak permulaan abad ini
telah dilakukan perluasan pengajaran baik sekolah umum maupun kejuruan dalam berbagai
tingkat. Begitupun beberapa jenis
perguruan tinggi dibuka seperti 

1.       perguruan
pertanian di Bogor (1902)
2.       perguruan
tinggi hukum (1909).

Pada masa ini
sekolah swasta mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Untuk meningkatkan
pertanian, pemerintah membangun sistem irigasi yang luas, seperti irigasi
Brantas di Jawa Timur. Untuk kepentingan petani dan rakyat kecil didirikan
bank-bank kredit pertanian, bank padi, bank simpanan dan rumah-rumah gadai.
Koperasi juga didirikan, tetapi kurang mendapat kemajuan. Meskipun usaha ini
tidak berhasil mendorong produksi pribumi, tetapi telah berhasil mendidik
rakyat mengenai penggunaan uang.
AKHIR DARI POLITIK
ETIS
Meskipun
pemerintah telah dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang akan tetapi
oleh karena Tujuan terutama sekali adalah untuk kepentingan induk dan kaum
kapitalis Belanda, hasilnya tidak begitu terasa oleh rakyat. Bahkan kehidupan
rakyat semakin tergantung kepada pengusaha pemilik modal sebagi penyewa tanah
dan tenaganya. Tingkat kehidupan ekonomi rakyat tetap renda. Perbedaan di
bidang ekonomi, sosial dan politik antara golongan asing dengan golongan
pribumi sangat besar. Bahkan diskriminasi berdasarkan warna kulit semakin
tajam. Karena menguntungkan, perbedaan yang menyolok tersebut tetap
dipertahankan.
Perkembangan
yang didasarkan atas politik kesejahteraan serta politik asosiasi menimbulkan golongan
intelektual Indonesia
yang penuh dengan kesadaran akan harga dirinya dan
sebaliknya sadar akan keadaan serba terbelakang dari masyarakatnya. Timbullah
dan kesadaran kaum intelektul Indonesia itu aspirasi-aspirasi untuk mencapai
kemajuan yang mereka anggap menjadi haknya dan hak masyarakatnya.
Selama masa
1900-1914 terdapat suasana baik bagi politik etis dan tidak banya dengar kritik
terhadapnya. Tetapi sejak 1914 masyarakat mulai bergolak dan banyak dilancarkan
kecaman-kecaman bahwa politik etis telah gagal. Dalam kecaman itu juga diutarakan
bahwa politik paternalistis tidak memperhitungkan
hasrat pada pribumi sendiri setelah ada kesadaran pada mereka. Begitupun dengan
munculnya Pergerakan Nasional, maka politik asosiasi praktis kehilangan
dasar existensinya. Perkembangan selanjutnya menunjukkan kecenderungan ke arah
radikalisasi baik pada pihak pribumi maupun pada pihak Eropa. Pada pihak
pribumi, lebih radikalnya pihak Pergerakan
Nasional disebabkan
oposisi yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras,
sedangkan kebebasan dan kemerdekaan diberi prioritas lebih tinggi dan pada
kesejahteraan. Menghadapi keadaan baru yang tumbuh di kalangan rakyat tersebut,
di pihak kolonialis terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menganjurkan untuk
menggantikan politik bevoogding (mengasuh
selaku wali) menjadi politik ontvoogding
(mendewasakan), di mana sikap keras dan mengecarn lambat-laun harus dikurangi.
Golongan yang menyokong Hindianisasi Indonesianisasi menganjurkan supaya
nasionalisme dihadapi dengan meluaskan lembaga-lembaga pengajaran, aparat
pemerintah dalam bidang sosial dan mencega penggunaan ukuran Barat. Dengan demikian
secara Iangsung dikehendaki agar nasionalisme Indonesia diakui secara resmi.
Pihak para penguasa, terutama Gubernur Jenderal, sangat menguatirkan perkembangan
itu, oleh karena dipandang dapat mengancam kelangsungan hidup kolonialisme Belanda. Tantangan serupa
juga terdapat dikalangan Belanda yang konservatif, baik pejabat pemerintah
maupun pengusaha-pengusaha.
Kesmpulan tentang Sejarah Politik Etis  atau rangkuman dari Pembahasan diatas sebagai berikut…  

SEJARAH POLITIK ETHIS
Seorang Belanda, Mr.C.Th. van Deventer, sekitar tahun 1899
mengemukakan pendapat, bahwa Belanda berhutang budi kepada Indonesia yang telah
memberikan keuntungan besar sekali. Hutang budi itu harus dibayar (dibalas)
dengan memajukan Indonesia melalui : pengajaran,
pengairan dan pemindahan pendudâk.
Sejalan dengan makin meningkatnya
penanaman modal asing, sejak tahun 1900 Pemerintah Belanda menjalankan apa yang
disebut sebagai Politik Ethis atau
Politik Ethika
. Belanda seakan-akan hendak membalas budi bangsa Indonesia
seperti apa yang diusulkan oleh van
Deventer.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata jauh menyimpang
daribalas budi. Diselenggarakannya pengajaran, pengairan dan pemindahan penduduk
bukan untuk memajukan bangsa Indonesia, melainkan semata-mata demi kepentingan
Pemerintah Belanda sendiri, dan para penanam modal. Untuk jelasnya dapat
diterangkan sebagai berikut:

 
a. Pengajaran:
Didirikannya
sekolah-sekolah tidak untuk mencerdaskan orang Indonesia, tetapi disebabkan oleh
kebutuhan Pemerintah Belanda dan pengusaha asing akan pegawai-pegawaI rendahan
yang murah Indonesia yang dijadikan daerah penghasil bahan mentah, rakyatnya
harus tetap bodoh. Rakyat yang bodoh kebutuhannya sedikit. Dengan upah sedikit
sudah puas dan sudah bisa hidup. Akibatnya harga pokok bahan mentah tetap murah,
hingga Belanda dan para penanam modal akan memperoleh keuntungan
sebesar-besarnya.
Tidak mustahil
bila hingga tahun 1942 ketika Belanda pergi dan Indonesia, di sini tidak ada
satu universitas pun.
b. Pengairan:
Diselenggarakannya
pengairan yang teratur baik tidak untuk sawah-ladang kaum petani, melainkan
untuk kepentingan perkebunan-perkebunan tebu dan tembakau milik pengusaha
asing. Jadi nasib kaum petani Indonesia tidak berubah.
c. Pemindahan penduduk:
Pemindahan
penduduk ke Iuar Jawa, tidak untuk memberikan lapangan kerja baru yang
menguntungkan melainkan untuk menyediakan buruh yang murah bagi
perusahaan-perusahaan asing.
Para pengusaha
asing di luar Jawa, terutama yang mengusahakan perkebunan, sangat sulit memperoleh
tenaga dan penduduk setempat. Padahal mereka sangat membutuhkan.
AKIBAT POLITIK ETHIKA
Meskipun tidak
diharapkan oleh Belanda, diselenggarakanya pengajaran di Indonesia melahirkan
golongan baru dalam masyarakat kita, yaitu golongan
terpelajar.
Golongan terpelajar mendapat pengajaran menurut sistem Eropa,
hingga kemudian mengenal bermacam-macam ilmu pengetahuan Barat. Lambat-laun
mereka itu menyadari kepincangan-kepincangan yang terjadi di Indonesia sebagai
akibat politik penjajahan.

Golongan terpelajar itulah yang akhirnya
memelopori timbulnya pergerakan nasional Indonesi, yang menentang penjajah dan
memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara yang modern  

Sekian Artikel tentang Sejarah Politik etis dan Sejarah Singka Politik Etis , Semoga Bermanfaat 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *