Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah? Ini Penjelasannya


Hukum Pemerintahan Daerah Adalah – Pada hakikatnya manusia membutuhkan orang lain untuk membantu dirinya. Hal itulah hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berdampingan dan saling berbagi kepada setiap orang. Akan tetapi, terkadang manusia juga bisa berbuat hal yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi keinginan setiap orang yaitu aman dan damai.

Mereka terkadang melanggar aturan dan bahkan mengambil hak-hak orang lain begitu saja. Hal itu juga sehingga membuat manusia dikatakan makhluk yang individual karena bisa berbuat hal yang mereka inginkan dan mereka mau tanpa memperdulikan orang lain.

Untuk mengatasi agar tidak terjadi keributan di sesama mereka adalah diperlukan pemerintah. Pemerintah ini bertugas untuk mengatur segala aktivitas warganya melalui aturan atau hukum yang dibuatnya. Berbicara soal kenegaraan ada yang disebut dengan pemerintah daerah. Apasih itu pemerintah daerah?

Secara umum yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sesuai UUD RI Tahun 1945.



Diketahui bahwa dalam pemerintahan daerah itu adalah orang-orang yang menjabat sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



Selain itu perlu diketahui bahwa pemerintah daerah adalah sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang mempunyai kewenangan. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.



Dalam kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga terdapat 3 bagian utama yakni pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan yang kedua adalah pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut;

Serta yang terakhir adalah untuk upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik langsung maupun DPRD. Sedangkan untuk kewenanga pemerintah daerah terdiri atas membuat perda, menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan asas desentralisiasi dan otonomi daerah. Pada kali ini penulis tidak akan membahas lebih jauh soal pemerintahan daerah itu seperti apa, tetapi lebih kepada dari sisi hukumnya atau biasa disebut hukum pemerintahan daerah.

Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah

Secara umum yang dimaksud dengan Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan hukum terkait tata kelola, tata pemerintahan, tata laksana pemerintahan yang terdapat di daerah. Selain itu hukum pemerintahan juga bisa dikatakan membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Indonesia.

Selain itu, hukum pemerintahan daerah ini juga membahas mengenai konsep negara hukum, kesatuan dan federal. Sehingga dalam materi yang biasa di pelajari dalam perkuliahan sangat padat dan dijadikan sebagai mata kuliah.

Demikianlah informasi mengenai topik yang berjudul Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah? Ini Penjelasannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam berbagi teman-teman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *