Pengaruh Konflik Indonesia-Belanda Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia


Pengaruh Konflik
Indonesia-Belanda térhadap Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Seperti
berikut ini….
Persetujuan Linggajati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 antara Indonesia-Belanda sebagai upaya mengatasi
konflik
melalui jalur diplomasi.
Akan tetapi, Belanda mengingkari perundingan ini dengan jalan melakukan agresi
militer pertama pada tanggal 21 Juli
1947
. Tujuan Belanda tidak dapat
melakukannya sekaligus, oleh karena itu untuk tahap pertama Belanda harus mencapai sasaran sebagai berikut.

a. Bidang Politik:
Pengepungan ibu kota RI dan penghapusan RI dan peta (menghilangkan de facto RI).
b.  Bidang Ekonomi:
perebutan daerah-daerah penghasil
bahan makanan (daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur) dan bahan ekspor (perkebunan
di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera serta pertambangan dan perkebunan di Sumatera)
c. Bidang Militer:
Penghancuran TNI
Jika tahap
pertama ini dapat berhasil maka tahap berikutnya adalah menghancurkan RI secara
total. Ibu kota RI pada waktu itu terkepung sehingga hubungan ke luar sulit dan
ekonomi RI mengalami kesulitan karena daerah-daerah penghasil beras jatuh ke
tangan Belanda. Akan tetapi untuk menghancurkan TNI mengalami kesulitan sebab
TNI menggunakan siasat perang rakyat semesta dengan bergerilya dan bertahan di
desa-desa. Dengan demikian Belanda hanya menguasai dan bergerak di kota-kota
besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar itu masih dikuasai TNI

Dalam Agresi Militer pertama ini walaupun
Belanda berhasil menduduki beberapa daerah kekuasaan RI akan tetapi secara politis
Republik Indonesia naik kedudukannya di mata dunia. Negara-negara lain merasa
simpati seperti Liga Arab yang sejak 18 November 1946 mengakui kemerdekaan
Indonesia. Pemerintah Arab Saudi yang semula ragu-ragu  mengakui kemerdekaan Indonesia kemudian mengakui
pula. Agresi militer Belanda terhadap
Indonesia mengakibatkan
permusuhan negara-negara Arab terhadap Belanda dan
menjadi simpati terhadap Indonesia. Dengan demikian dapat menguatkan kedudukan
RI terutama di kawasan penting secara politik yaitu Timur Tengah.
Dengan adanya
agresi militer pertama maka Dewan
Keamanan PBB ikut
campur tangan dengan membentuk Komisi Tiga Negara. Melalui serangkaian perundingan yakni Perundingan Renville dan Perundingan Kaliurang merupakan upaya
untuk mengatasi konflik. Sebagai negara yang cinta damai Indonesia bersedia
berunding, namun Belanda menjawab lagi dengan kekerasan yakni melakukan
agresinya yang kedua.
          Pada Waktu Agresi Militer Belanda Kedua Pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23.30, Dr. Beel
mengumumkan sudah tidak terikat lagi dengan perundingan Renville. Pada tanggal
19 Desember 1948,
pukul 06.00, Belanda
melancarkan agresinya
yang kedua dengan menggempur ibu kota RI, Yogyakarta.
Dalam peristiwa ini pimpinan-pimpinan RI
ditawan oleh Belanda.
Mereka adalah Presiden Soekamo, Wakil Presiden
Moh. Hatta, Syahrir (Penasthat Presiden) dan sejumiah menteri termasuk Menteri
Luar Negeri Agus Salim. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat di tepi Danau
Toba dan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Bangka. Presiden Soekarno kemudian
dipindahkan ke Bangka. Dengan ditawannya pimpinan-pimpinan
negara RI
dan jatuhnya Yogyakarta,
Dr. Beel menyatakan bahwa Republik
Indonesia
tidak ada lagi. Belanda mengira bahwa dan segi militer aksi itu
berhasil dengan gemilang. Belanda menyatakan demikian karena akan membentuk Pemerintah Federal. Sementara
tanpa keikutsertaan Republik Indonesia.
Padahal Republik Indonesia tetap ada
dengan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sebab sebelum pasukan-pasukan
Belanda tiba, pemerintah RI mengirimkan
telegram kepada Syafruddin Prawiranegara,
Menteri Kemakmuran yang sedang berkunjung ke Sumatera untuk  Mendirikan Pemerintah Darurat RI (PDRI). Seandainya Syafruddin tidak dapat menjalankan tugas, maka Presiden Soekarno menugaskan
kepada Dr. Sudarsono, L.N. Palar, dan
Mr. A.A. Maramis
yang sedang di New Delhi untuk membentuk Pemerintah Pelarian (Exile Government) di India. Pada
tanggal 19 Desember 1948 Syafruddin
Prawiranegara
berhasil mendirikan Pemerintah
Darurat Republik Indonesia (PDRI)
di Bukit tinggi, Sumatera. Sementara itu
sampai dengan Januari 1949, Belanda menambah pasukannya ke daerah RI untuk menunjukkan
bahwa mereka berkuasa. Akan tetapi kenyataannya Belanda hanya menguasai di
kota-kota dan jalan raya dan Pemerintahan
RI
masih berlangsung sampai di desa-desa. Rakyat dan TNI bersatu berjuang
melawan Belanda dengan siasat perang gerilya. TNI di bawah pimpinan Jenderal
Sudirman
menyusun kekuatan yang kemudian melancarkan serangan terhadap Belanda. Alat-alat perhubungan seperti
kawat-kawat telepon diputuskan, jalan-jalan kereta api di rusak, jembatan: dihancurkan
agar tidak dapat digunakan Belanda. Jenderal
Sudirman
walaupun dalam keadaan sakit masih memimpin perjuangan dengan bergerilya
di Jawa Tengah dan Jawa Timur
dengan menjelajahi daerah-daerah pedesaan,
naik gunung turun gunung. Route
perjalanan yang ditempuh dan Yogyakarta,
Surakarta, Madiun, dan Kediri. 
Pada tanggal 23 Desember 1948 Pemerintah Darurat RI di Sumatera mengirimkan
pemerintah Kepada wakil RI di PBB lewat
radio yang isinya
bahwa pemerintah RI bersedia memerintahkan penghentian
tembak menembak dan memasuki meja perundinga 
Ketika Belanda tidak mengidahkan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28
januri 1949 tentang penghentian tembak menembak dan mereka yakin bahwa RI
tinggal namanya, dilancarkanlah Serangan
Umum 1 Maret 1949
sebagai bukti bahwa
RI masih ada dan TNI masih kuat
. Dalam serangan ini pihak RI berhasil
memukul mundur kedudukan Belanda di Yogyakarta selama 6 jam. 
Dengan
Kenyataan-kenyataan di atas membuktikan bahwa pada waktu konflik Indonesia- Belanda maka Negara Kesatuan RI tetap ada walaupun pihak Belanda menganggap RI sudah tidak ada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *