Institusional Dalam Pelaksanaan Fungsi BPD



OLEH Ksatriawan Zaenuddin: Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (street level bureucrats). Wajah pemerintahan desa merupakan wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan.

Pada level pemerintaha desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hakhak asal usul dan/atau hak tradisional masyarakat setempat.

Sebagai diketahui desa telah ada sejak zaman kerajaan dan belanda. Bahkan dalam masa Belanda desa telah mendapat keistimewaan yang dirasakan saat ini secara garsi besarnya. Adapun tugas, kewenangan, serta lingkup pemerintahan meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan dan kepolisian.

Konsekuensi implementasi otonomi daerah pada UU No. 22 tahun 1999, salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus reformasi adalah lahirnya pelembagaan politik ditingkat desa yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independent dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat desa.

Pengaturan mengenai desa dalam undang-undang ini meliputi peraturan tentang: pembentukan, penghapusan dan pembangunan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyaratan Desa, keuangan desa, kerjasama antar desa, Maka yang utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah kecamatan. Desa adalah entitas politik yang otonom.

Fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinasi di wilayah kecamatan, sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi merupakan sebuah wilayah kekuasaan melainkan sebagai perpanjangan tangan dari kabupaten.
Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Yang menegaskan tentang kewenangan Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Badan Permusyaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat.

Menurut pasal 1 angka (6) dalam Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan Badan Permusyarawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyartan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota Badan Permusyaratan Desa ( BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemukaagama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembaliuntuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Pimpinan BPD yang terdri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

Pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD), dipilih dari dan olehanggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus, Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Badan Permusyaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkanperaturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan dalam Permendagri No.110/2016 pasal 31 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi,

1. Fungsi Legislasi 

No.29 Tahun 2006 menetapkan Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Ketentuan ini tidak memberi penjelasan dan rumusan yang jelas tentang apa itu peraturan desa dari sisi pengertian yuridis filosofis, jika disimak lebih jauh tentang pengertian peraturan desa itu dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.10 Tahun 2004 bahwa peraturan desa dikategorikan sebagai Peraturan Daerah. Sehingga dengan demikian, secara struktur hukum antara peraturan desa dan peraturan daerah provinsi serta kabupaten/kota adalah sama dan sederajat sebagai Peraturan Daerah.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) PP No.72 Tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Kemudian dalam ayat (2) ditetapkann bahwa Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 1 ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 telah menetapkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No.29 Tahun 2006 menetapkan bahwa Materi-muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi-muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Contoh Perdes:

  • Perdes Desa Literasi Desa Wanayasa yang mengatur warung, cafe, tempat makan harus ada pojok baca.
  • Perdes Desa Kawasan Tanpa Rokok oleh Pemerintah Desa Bone-Bone Aturan ini melarang masyarakat desa dan bagi siapa saja yang berkunjung ke desa tersebut untuk tidak mengisap, menjual, dan atau sekedar mengiklankan rokok baik dalam bentuk poster maupun bentuk lainnya di kawasan Desa Bone-Bone. Perdes ini di bentuk karena melihat biaya dari pembelian Rokok yang dapat menguras keuangan warga yang pada akhirnya pembiayaan pendidikan akan berkurang dan akhirnya putus sekolah dan Jika demikian maka orang yang merokok tidak akan mampu membangun dan mengembangkan desa.’
  • Perdes Pasar Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
  • Perdes Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan di Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
  • Perdes Kopi Desa Baturetno Kabupaten Malang Jawa Timur

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa terdapat 3 (tiga) tahapan, antara lain:

a. Tahap Inisiasi (Perumusan dan Pengusulan) meliputi:

  1. Badan Permusyawaratan Desa dapat memberi usulan untuk dibahas menjadi pra-rancangan peraturan desa.
  2. Sebelum Badan Permusyawaratan Desa mengajukan usulan, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut. Apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa mengadakan sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadisebuah rancangan peraturan desa atau tidak.
  3. Jika usulan tersebut berasal dari Badan Permusyawaratan Desa maka Badan Permusyawaratan Desa mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan.
  4. Badan Permusyawaratan Desa melalui sekretaris Badan Permusyawaratan Desa menyerahkan rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa dalam bentuk tulisan.

b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan) meliputi:

  1. Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  2. Dalam rapat pembahasan, ketua Badan Permusyawaratan Desa memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan rancangan Peraturan Desa.
  3. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

c. Tahap Yuridis (Penetapan/Pengesahan) meliputi:

  1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tersebut disampaikan oleh pimpinan Badan.
  2. Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa. Penyampaian rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
  3. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Klarifikasi Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk di klarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi.

Adapun tugas pokok dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), antara lain:

  1. Legislasi, tugas legislasi yang dimaksud yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut warga desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  2. Pembuatan Peraturan Desa Peraturan Desa dibuat dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
  3. Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibuat dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
  4. Fungsi Kontrol. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pengawas bagi Pemerintah Desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait aspirasi ini, anggota BPD tidak hanya menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan tetapi juga tulisan. Tulisan yang dimaksud, BPD harus menjalankan tata tertib administrasi dalam tata kelola aspirasi masyarakat sehingga mereka dapat merumuskan evaluasi maupun monitoring secara terukur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu, mereka juga harus dapat mengimplementasi kewajibannya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di pedesaan. Dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa secara jelas memiliki tugas dan fungsi Anggota BPD terkait aspirasi masyarakat desa. Dalam menindalanjuti aspirasi tersebut, BPD memiliki empat prosedur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi.

a. Penggalian Aspirasi Masyarakat

BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

b. Menampung Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

c. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

d. Penyaluran Aspirasi Masyarakat

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

a. Pengertian Pengawasan
Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

b. Tunjangan Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya tak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pengawasan diantaranya ialah:

    1. Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
    2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
    3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
    4. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.
    5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

c. Pengertian Kinerja

Menurut Simamora (2003:45) kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi. Shadily (1992:425), mengatakan kinerja atau performance adalah berdaya guna prestasi atau hasil. Wahyudi Kumorotomo (1996) memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi publik setidaknya berkaitan erat dengan efisiensi, efektif dan akuntabel.

Performance adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat, diamati serta dimungkinkan untuk mencapai hal-hal yang diharapkan (tujuan). Kinerja juga dapat dikatakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya yang diperoleh selama periode waktu tertentu, aktifitas, keadilan dan daya tanggap organisasi dalam mencapai misinya.

d. Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dalam pasal 51, dikatakan bahwa:

  1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
  2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
  3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Ketentuan Pasal 55 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah poin penting bahwa pemerintah desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, ini bentuk transparansi dan akuntabilitasnya pemerintah desa dalam penyelenggara pemerintahan desa.
Instrumen Berdasarkan Buku Panduan BPD Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK Indonesia Tahun 2018.

    1. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penysunan RPJM Desa
    2. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penysunan RKP Desa
    3. Instrumen Pengawaan Kegiatan Penyusunan APB Desa
    4. Instumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa
    5. Instumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa
    6. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa
    7. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa
    8. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan

e. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

    1. Administrasi pemerintahan desa dan
    2. Urusan pemerintahan desa.

Pengawasan yang dimaksud meliputi:

    1. Kebijakan desa,
    2. Kelembagaan desa,
    3. Keuangan desa dan
    4. Kekayaan desa.

Pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah pada Inspektorat kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hlm: 119.
Ysnani Hasjim Zoem. 2014. Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. Universitas Lampung. Hlm: 467.
Masuara, Rico. 2014. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Jurnal
Muhammad Amin Rais, Afrilyshiva Sisilia Fil. 2021. Analisis Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa: Studi Kasus Perdes Bebas Asap Rokok di Desa Bonebone, Kab. Enrekang. Jurnal DPMR. Unhas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *