Bagaimana Proses Sidang Resmi & Tidak Resmi BPUPKI? Ini Jawabannya


Dalam sejarah kemerdekaan atau dalam terbentuknya negara ini, terdapat beberapa gebrakan yang dilakukan para pahlawan. Dari yang sebelumnya melakukan kontak fisik ke jalur yang lebih formal yakni diplomasi. Selain itu, para tokoh Indonesia saat itu juga menyatukan sikap dan berupaya untuk mengambil sikap dengan membuka bantuan dari negara luar, seperti pada saat terbentuknya lembaga yang dikenal BPUPKI.

Tahukah anda apa itu BPUPKI dan bagaimana sehingga BPUPKI harus dibentuk?. Pada awalnya, pembentukan BPUKI ini terjadi tidak lepas dari kondisi dunia pada saat itu. Dinamika yang terus terjadi membuat posisi Jepang malah semakin terhimpit.

Tepat pada tahun 1943, Jepang melemah dimana satu pulau Saipan jatuh ke tangan sekutu dan tidak hanya itu, mendekati 1945, satu persatu pulau direbut di Asia membuat Jepang tak karuan.

Untuk bisa mengatasi hal itu, menteri Jenderal Kuniaki Kaiso melakukan berbagai upaya salah satunya adalah mendapatkan bala bantuan dari Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pembuktian janji tersebut dengan membentuk BPUPKI sebagai balas jasa jepang kepada sebab telah dibantu.



Tepat 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada membentuk BPUPKI atau dalam Jepang dikenal “Dokuritsu Junbi Coosakai”. Adapun tugas dan fungsi daripada pembentukan BPUKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut tentang pembentukan negara Indonesia merdeka.



Namun pada saat itu, ternyata tanggal pembentuk BPUPKI hanya sebatas pengumuman semata yang tanpa aksi sekalipun. Tapi tepat pada 29 April 1945 pembentukan BPUPKI direalisasikan, pada tanggal resmi pembentukan BPUPKI ini juga bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.



Pelantikan pengurus pada 29 April 1945 sebagai tanggal resmi pembentukan BPUPKI dilakukan di tempat Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta (gedung Departemen Luar Negeri).

BPUPKI mempunyai anggota sebanyak 67 orang dari bangsa Indonesia, sedangkan 7 orang sisanya dari golongan Jepang. Ketua BPUPKI ini adalah dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan dibantu oleh 2 orang ketua yang dikenal R.P. Suroso dan Ichibangse dari Jepang. Diketahui pengurus dan anggota BPUPKI dilantik pada 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta (gedung Departemen Luar Negeri).

Setelah tugas BPUPKI dipandang selesai, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam kerja-kerja BPUPKI, terdapat proses yang terjadi didalamnya melalui sidang yang dilakukan oleh pengurus dan juga ada yang tidak dilakukan oleh seluruh pengurus yang pada saat ini hasil dari hal itu dirasakan sampai sekarang.

Bagaimana Proses Sidang Resmi & Tidak Resmi Yang Dilaksanakan BPUPKI?

Proses sidang resmi diawali pada saat BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara dan sidang resmi kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas UUD.

Proses sidang tidak resmi adalah pada saat sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno namun tidak dihadiri oleh 38 orang anggota. Dalam sidang ini, membahas rancangan undang-undang dasar 1945.

Demikianlah informasi mengenai topik yang berjudul Bagaimana Proses Sidang Resmi & Tidak Resmi BPUPKI? Ini Jawabannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *