Apa Kebijakan-Kebijakan VOC di Bidang Politik? Ini Jawabannya


Dalam sejarah berdirinya Indonesia ini, tidak lepas dari banyaknya peristiwa yang terjadi. Hal itu mengisi perjalanan Indonesia dan membentuk identitas bangsa sebagai bangsa yang damai. Hal itu karena Indonesia merupakan negara yang pernah mengalami peristiwa kelam saat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda.

Pada penjajahan itu, Belanda tidak hanya menjajah, melainkan juga memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia sebab posisi Indonesia yang sangat strategis. Tidak hanya itu, berideologi Pancasila ini terletak di jalur perdagangan dunia dan mempunyai minyak. emas, tembaga dll.

Organisasi ini dibentuk pada 20 Maret 1602 yang merupakan gabungan dari sejumlah kamar dagang di enam kota diantaranya Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Delft, Hoorn, dan Enkhyusen. Selain itu, VOC dipegang oleh 17 orang bernama Heeren Seventien atau Dewan 17.

Setiap Dewan 17 ini semuanya mewakili kamar dagang dalam VOC dengan kota Amsterdam sebagai wakil terbanyak yakni 8 orang. Perjalanan VOC tidak hanya di Indonesia saja, tetapi Afrika Timur, wilayah perairan lautan India, Laut Cina Selatan hingga ke Pasifik merupakan operasi VOC.



Selama menduduki Nusantara, organisasi VOC ini melakukan berbagai cara dalam membuat kebijakan di berbagai bidang. Mayoritas kebijakan yang dibuat oleh VOC itu hanyalah menguntungkan salah satu pihak dalam hal ini VOC dan pihak yang dirugikan dalam kebijakan yang dibuat oleh VOC adalah Indonesia.



Kebijakan-Kebijakan VOC di Bidang Politik

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh VOC adalah dibidang Politik. Adapun kebijakan-kebijakan VOC di bidang politik adalah:



1. Perubahan Sistem Birokrasi

Tujuan utama mengapa VOC mengeluarkan kebijakan di Bidang Politik lantaran untuk mempertahankan daerah jajahannya dengan mengubah sistem birokrasi.

Sebagaimana saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat yakni Herman Willem Daendels. Pada saat itu, ia melakukan sentralisasi pemerintahan serta melakukan pengawasan secara ketat kepada bawahannya.

2. Penggunaan Politik Devide et Impera

Kebijakan politik yang dipakai VOC ini terbilang sukses karena banyak membuat orang-orang pribumi saling berperang dan memperebutkan kekuasaan dan harta yang hasil akhirnya akan diperalat oleh VOC.

3. Pengangkatan Gubernur Jenderal

Salah satu kebijakan politik VOC adalah dengan mengangkat gubernur jenderal sebagai wakil Pemerintah Belanda di Hindia Belanda yang bertugas mengatur dan menjalankan kongsi dagang di Hindia Belanda. Contoh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ialah Pieter Both, Herman Willem Daendels, Jan Pieterszoon Coen, Cornelis Speelman, dan masih banyak lagi.

4. Pemberlakukan Sistem Indirect Rule

Kebijakan Indirect rule merupakan sistem pemerintahan tidak langsung dimana rakyat Pribumi dapat menjadi pejabat atau wakil yang berurusan dengan rakyat pribumi lainnya. Sistem ini sukses dan membuat sistem tanam paksa di Nusantara berjalan.

5. Melaksanakan Hak Oktroi

Hak Oktroi ini adalah hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC dengan 5 jenis hak yaitu- hak monopoli, hak untuk membuat uang, hak nutuk mendirikan benteng, hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia, dan hak untuk tentara.

Demikianlah informasi mengenai topik yang berjudul Apa Kebijakan-Kebijakan VOC di Bidang Politik? Ini Jawabannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sekian dan terima kasih. Salam berbagi teman-teman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *