Sejarah Demokrasi Pada Masa Demokrasi Terpimpin – Secara umum, Pengertian Demokrasi Terpimpin adalah Suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.

Istilah ini dalam sistem pemerintahan dikenal dengan “Terkelola”. Yang dimaksud dari hal ini secara singkat adalah peningkatan dengan otokrasi. Sehingga negara dibawah pemerintahan penguasa tunggal.

Apabila menjacari penjelasan sejarah secara singkat demokrasi terpimpin, adalah dimulai diberlakukan pada saat 1959-1965.

Sejarah demokrasi terpimpin yang yang keputusan dan pemikiran terpusat melalui Presiden Soekarno. Diketahui bahwa Presiden Soekarno memperkenalkan mengenai Demokrasi Terpimpin,

Pertama kali saat Presiden Soekarno mengumumkan pada pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Apabila mengulas sejarah secara singkat demokrasi pada masa demokrasi terpimpin,

Dalam hal ini latar belakang demokrasi terpimpin itu oleh soekarno terdapat sejumlah pandangan yang dipaparkannya saat itu.

Seperti dari keamanan nasional, yang diketahui terdapat gerakan separatis yang bisa menimbulkan ketidakstabilan negara.

Sedangkan dalam hal ekonomi juga menjadi latar belakang sejarah diterapkannya demokrasi terpimpin, hal itu karena sering terjadi pergantian kabinet yang membuat program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.

Melihat sejarah demokrasi pada masa demokrasi terpimpin juga yang menjadi penguatan utama adalah dalam segi politik. Saat itu, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945.

Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante .

Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Hasil Pungutan Suara

Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa:

1. 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
2. 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
3. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, akhirnya melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah jalan yang dipilih Soekarno. Adapun Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah

1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Demikianlah penjelasan mengenai Secara Singkat Demokrasi Pada Masa Demokrasi Terpimpin. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam Berbagi Teman-Teman.