Isi Perundingan Linggarjati dan Latar Belakang Sejarahnya – Bicara sejarah Indonesia tidak terlepas dari isi perundingan linggarjati. Perjanjian tersebut telah membawa perubahan pada status Indonesia dimana yang dulunya terjajah tapi berkat adanya perjanjian linggarjati maka menghasilkan persetujuan terhadap status kemerdekaan Indonesia.

Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi pihak Belanda masih tetap menekan Indonesia dan ingin kembali lagi menancapkan kekuasaannya lagi.

Ketegangan yang terjadi antara pihak Indonesia dan Belanda ternyata semakin hebat dan mendorong inggris untuk menengahi konflik antara Belanda dan Indonesia dengan upaya mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Duta Istimewa Inggris di Asia Tenggara yakni Lord Killearn datang menghadap kepada Presiden Soekarno yang ada di Yogyakarta di tanggal 26 Agustus 1946 dan menawarkan diri menjadi perantara pada perundingan Indonesia belanda.

Sebelum perundingan linggarjati itu berlangsung pada tanggal 1 November 1946, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Letjen Urip Sumoharjo di Jakarta telah menandatangani gencatan senjata.

Seterusnya pada tanggal 4 November 1946, pihak Pemerintah Belanda menyampaikan notanya kepada pihak Staten General bahwa pemerintahan Republik INdonesia yang telah dipimpin oleh Soekarno adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.

Perundingan linggarjati adalah suatu perjanjian atau perundingan oleh Indonesia bersama dengan Belanda yang terletak di daerah Linggarjati, Jawa Barat dimana menghasilkan kesepakatan terkait status kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 November 1946 yang ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal tersebut dan secara sah ditandangani oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947.

Itu artinya tanggal perundingan linggarjati dilaksanakan yaitu 25 Maret 1946. Adapun untuk isi perundingan linggarjati yang lengkap bisa anda simak di bawah ini.

Isi Perundingan Linggarjati

Sebelum kita membahas mengenai isi perundingan linggarjati maka terlebih dahulu kita membahas sejarah yang melatarbelakang hadirnya perjanjian linggarjati. Tentu saja perjanjian linggarjati tidak mungkin dilakukan jika tidak ada penyebabnya. Nah bagi anda yang ingin mengetahui sejarah latar belakang perjanjian linggarjati, simak penjelasan yang ada di bawah ini:

Latar Belakang Perjanjian Linggarjati

Dengan masuknya AFNEI yang telah diboncengi oleh pihak NICA ke Indonesia karena pihak Jepang telah menetapkan status quo di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya konflik antara belanda dengan Indonesia seperti yang terjadi pada peristiwa 10 November di surabaya (Baca: Latar Belakang Pertempuran di Surabaya).

Selain daripada itu, pihak pemerintah Inggris telah menjadi penanggungjawab dalam menyelesaikan konflik secara politik dan militer di Asia. Oleh karena itu, Sir Archibald Clark Kerr, seorang diplomat Inggris telah mengundang pihak Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hooge Veluewe.

Akan tetapi perundingan tersebut akhirnya gagal karena pihak Indonesia meminta kepada Belanda untuk bisa mengakui kedaulatannya terhadap daerah Jawa, Sumatera dan pulau Madura, akan tetapi pihak Belanda hanya mau melakukan pengakuan kepada Indonesia terhadap pulau Jawa dan Pulau Madura saja.

Misi Pendahuluan

Pada akhir bulan Agustus 1946, pihak Pemerintah Inggris telah mengirimkan Lord Killearn ke INdonesia untuk dapat menyelesaikan perundingan kepada pijhak Indonesia dengan belanda. Kemudian pada tanggal 07 Oktober 1946 yang bertempat di Konsulat Jenderal INggris di Jakarta dibuka suatu perundingan Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh Lord Killearn.

Perundingan ini telah menghasilkan adanya persetujuan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai pada tanggal 11 November 1946.

Jalannya Perundingan Linggarjati

Pada perundingan linggarjati, Pihak Indonesia telah diwakili oleh Sutan Syahrir, kemudian pihak Belanda diwakili oleh tim yang disebut sebagai Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Wim Schermerhorn yang beranggotakan H.J. Van Mook dan Lord Killearn yang dari Inggris dimana bertindak sebagai mediator pada perundingan tersebut.

Isi Perundingan Linggarjati

Adapun untuk isi perundingan linggarjati dimana menghasilkan 17 pasal yang diantaranya berisi:

1. Belanda mengakui secara de facto terhadap wilayah Republik Indonesia yakni Jawa, Madura dan Sumatera.
2. Pihak Belanda mesti meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 01 Januari 1949.
3. Pihak Belanda dan Indonesia bersepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat.
4. Dalam bentuk RIS Indonesia mesti tergabung dalam suatu CommonWealth / Persemakmuran antara Indonesia dengan Belanda yang mahkota Negeri Belanda sebagai kepala uni.

Wilayah Republik Indonesia pada kesepatakan tersebut meliputi daerah bekas jajahan Hindia Belanda yang diantaranya Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar. Pada persetujuan tersebut diadakan pada tanggal 15 November 1946 dan baru saja mendapatkan ratifikasi dari KOmite Nasional Indonesia pusat (KNIP) di tanggal 25 Februari 1947 yang telah ditandangani di tanggal 25 Maret 1947 bertempat di IStana Negara di Jakarta.

Hasil perundingan linggarjati mempunyai kelemahan dan keuntungan bagi pihak Indonesia. Kelemahannya, jika dikaji dari segi wilayah kekuasaan, daerah Republik INdonesia mengalami penyempitan. Akan tetapi jika ditinjau dari segi keuntungannya, kedudukan Indonesia di mata Internasional sudah semakin kuat,

Karena banyaknya negara seperti Amerika, Inggris dan negara-negara Arab sudah mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari peran politik diplomasi Indonesia yang sudah dilakukan oleh Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Sujatmoko dan Dr. Sumitro Joyohadikusumo pada sidang perserikatan bangsa-bangsa.

Pro dan Kontra Isi Perundingan Linggarjati di Kalangan Masyarakat

Perundingan Linggarjati telah menghadirkan pro dan kontra atau setuju dan menolak isi perjanjian linggarjati di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun Partai yang melakukan penolakan terhadap isi perundingan Linggarjati yaitu partai Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Jelata dan PNI.

Partai tersebut telah menyatakan bahwa perjanjian itu menjadi bukti lemahnya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 yang bertujuan untuk menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat supaya pemerintah bisa mendapatkan suara untuk mendukung terhadap perjanjian linggarjati tersebut.

Pelanggaran Perjanjian Linggarjati

Ternyata pada pelaksanaan hasil perundingan linggarjati ini tak berjalan mulus. Akhirnya pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. Van Mook menyatakan bahwa pihak Belanda tak terikat lagi dengan perjanjian tersebut dan di tanggal 21 Juli 1947, terjadilah agresi militer belanda I.

Agresi tersebut disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perundingan linggarjati antara Pihak Indonesia dan pihak Belanda.

Nah, demikianlah jawaban pertanyaan isi perundingan linggajati. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat kepada anda yang sedang membutuhkan informasi mengenai isi perjanjian linggarjati.