Komponen Infrastruktur Politik di Indonesia – Terdapat suatu rangkaian tindakan para pelaku politik untuk merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang dikenal dengan siklus politik. Kebijakan ini merupakan proses politik setelah menerima dan mengkaji apa-apa saja masuk dari penerima aspirasi dalam hal suprastruktur politik.

Namun untuk memberikan pengaruh akan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, dibutuhkan peran penting dari infrastruktur politik. Itulah mengapa infrastruktur politik sering disebut dengan bangunan bawah atau mesin politik informal atau mesin politik yang merupakan kekuatan masyarakat. Apabila demikian, peran dari infrastruktur sangatlah penting. Hal ini terlihat dari definisi infrastruktur politik.

Secara umum, pengertian infrastruktur politik adalah suatu lembaga masyarakat tertentu yang ada di suatu negara yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat atau bisa juga ormas, parpol, media massa dan interest group, tokoh politik dll.

Selain itu, bisa dikatakan bahwa dengan adanya infrastruktur politik, sesuatu yang bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat melalui lembaga masyarakat baik dilakukan langsung atau tidak.

Dalam infrastruktur politik merangkum berbagai kelompok dengan tujuan kesamaan social, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.

Peran tersebut ditunjang oleh berbagai komponen dalam infrastruktur politik diantaranya partai politik, golongan kepentingan, media massa, golongan penekan, dan tokoh. Adapun penjelasan dari kelima komponen infrastruktur politik adalah:

1. Partai Politik

Partai politik mempunyai tugas, tujuan ideologi, program dan rencana kedepan yang berfungsi menyalurkan banyak pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sehingga keresahan masyarakat berkurang melalui interest aggregation dan interest articulation, sosialisasi politik, menjalankan rekrutment, melakukan partisipasi politik, dan pengandalian konflik.

2. Golongan Kepentingan

Golongan kepentingan juga adalah merupakan komponen infrastruktur politik yang penting sebab bisa mempengaruhi kebijakan publik karena berfungsi menampung aspirasi, membuat kepentingan itu berpihak pada kelompoknya, sebagai bahan dari pemerintah.

Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, saluran-saluran yang bisa dipakai adalah demonstrasi dan (mungkin) tindakan kekerasan; tindakan ini dipakai untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan.

3. Media Komunikasi Politik

Selain itu, arti komponen infrastruktur politik adalah sarana pendukung dan pemersatu bagi setiap golongan politik, yang terdiri dari TV, surat kabar, brosur, radio dll yang berperan sebagai penyampai informasi, penyalur aspirasi, penghubung pemerintah dan rakyat, sosialisais politik dan kontrol sosial.

4. Golongan Penekan

Sedangkan arti dari golongan penekan adalah golongan yang aktivitasnya terlihat dari luar memiliki kekuasaan agar kehendaknya bisa diterima oleh penguasa. Golongan ini terbentuk dari lembaga kemasyarakatan untuk memberikan tekanan kepada penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.

Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Awalnya, kelompok ini hanyalah biasa saja, tapi seiring berkembangnya waktu mampu menjadi komponen infrastruktur politik.

5. Tokoh Politik

Orang yang mempunyai pengalaman, kecerdasan dan keahlian dalam bidang politik juga disebutkan sebagai komponen infrastruktur politik. Dengan suaranya mampu bisa membuat ancaman dan pengaruh kepentingan berubah, seperti Gus Dur, Amin Rais, Yusuf Kalla, SBY, Megawati dll. Para tokoh politik yang memiliki banyak pendukung ini, mampu menjadi penyalur aspirasi seperti peran DPR.

Hubungan Infrastruktur Politik Dengan Suprastruktur Politik

Melihat peran dan fungsi infrastruktur politik adalah semata-mata sebagai pendidikan politik agar rakyat bisa terlihat dan berpartisipasi secara maksimal untuk memasukkan kepentingan dan aspirasinya dalam pemegang kekuasaan. Sehingga melahirkan atau mewujudkan kebijakan publik yang diharapkan bersama.

Dengan kinerja tersebut yang dijalankan, maka merupakan modal utama atau kunci utama yang mendorong kinerja suprastruktur politik seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang akan menghasilkan kebijakan publik yang sesuai nilai dan harapan masyarakat.

Demikianlah informasi yang berjudul Apa Komponen Infrastruktur Politik di Indonesia? Ini 5 Komponennya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam Berbagi Teman-Teman.